Kepatuhan AML sering terlihat rapi di dalam folder. Formulir pelanggan terisi. Pernyataan beneficial owner tersedia. Hasil screening tersimpan. Masalah baru tampak ketika informasi di satu dokumen tidak cocok dengan dokumen lain, transaksi atau data dari lembaga yang berbeda.
Pada 14 September 2026, PPATK mempublikasikan hasil Forum Strategis Komite TPPU yang mengevaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM. Forum tersebut juga membahas rancangan awal rencana aksi untuk 2027. [1]
Beberapa arah yang disebut PPATK relevan langsung bagi dunia usaha dan profesi. Di antaranya adalah penyempurnaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, penguatan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi tertentu, ketersediaan data Politically Exposed Person, transparansi pemilik manfaat, akses verifikasi data dan pengawasan berbasis risiko.
Statusnya harus dibaca dengan disiplin. Hasil forum adalah arah kebijakan dan rekomendasi. Ia belum menjadi peraturan baru, belum mempunyai tanggal efektif, dan belum menambah kewajiban secara otomatis kepada seluruh perusahaan atau profesi.
PEP bukan label kriminal
Data PEP penting karena posisi publik tertentu dapat meningkatkan risiko korupsi, penyalahgunaan kewenangan atau penggunaan pihak dekat untuk menyamarkan kepemilikan. Risiko yang lebih tinggi membutuhkan pengendalian yang lebih kuat. Itu tidak membuat seseorang bersalah hanya karena tercatat sebagai PEP.
Sistem screening yang sehat perlu membedakan PEP, anggota keluarga, pihak yang diketahui memiliki hubungan dekat, serta mantan PEP sesuai aturan yang berlaku. Hasil yang cocok namanya juga belum cukup. Tanggal lahir, jabatan, negara, hubungan dan sumber data perlu dibandingkan agar perusahaan tidak menolak orang yang salah atau melewatkan risiko yang benar.
Beneficial ownership perlu hidup setelah onboarding
Data pemilik manfaat sering dikumpulkan pada awal hubungan bisnis, lalu dibiarkan tetap sama bertahun-tahun. Padahal perubahan pemegang saham, pengendali, pengurus, perjanjian nominee atau hak ekonomi dapat mengubah siapa yang sesungguhnya mengendalikan korporasi.
Catatan beneficial owner perlu terhubung dengan akta, daftar pemegang saham, struktur grup, data legal, pihak penandatangan, rekening pembayaran dan pola transaksi. Jika satu sistem menunjukkan pemilik lama sedangkan transaksi dan instruksi datang dari pihak baru, refresh data tidak dapat menunggu siklus tahunan berikutnya.
Profesi melihat risiko dari posisi yang berbeda
Akuntan, konsultan, notaris, advokat dan profesi lain dapat berada dekat dengan pembentukan badan, transaksi, aset atau struktur kepemilikan. Setiap profesi mempunyai dasar hukum, ruang lingkup dan kewajiban yang berbeda. Karena itu, agenda penguatan kewajiban profesi tidak boleh ditulis seolah semua orang langsung mempunyai kewajiban baru yang sama.
Yang dapat dilakukan sebelum aturan baru terbit adalah memeriksa kualitas proses yang sudah ada. Apakah customer atau engagement acceptance mencatat alasan menerima hubungan berisiko tinggi? Apakah perubahan beneficial owner memicu review? Apakah PEP hit diselesaikan dengan bukti, bukan hanya tombol “false positive”? Apakah source of funds dan source of wealth dibedakan ketika diperlukan?
Data sharing memperbesar nilai sekaligus tanggung jawab
PPATK juga menyinggung kajian pertukaran data antara pemerintah dan sektor swasta, serta antarpelaku sektor swasta. Semakin banyak data dapat dibandingkan, semakin mudah inkonsistensi terlihat. Pada saat yang sama, akses yang lebih luas membutuhkan dasar hukum, tata kelola, keamanan dan batas penggunaan yang jelas.
Bagi perusahaan, fokusnya tidak perlu menunggu sistem nasional selesai. Empat pekerjaan internal sudah dapat dilakukan sekarang:
- Tetapkan pemilik data untuk identitas pelanggan, beneficial owner, PEP screening dan transaksi.
- Buat pemicu pengkinian data yang berbasis kejadian, tidak hanya berbasis kalender.
- Tentukan jalur eskalasi ketika identitas, pembayaran dan pola transaksi tidak konsisten.
- Simpan audit trail yang menjelaskan data yang dipakai, pemeriksaan yang dilakukan dan alasan keputusan.
Kepatuhan yang dapat diperiksa tidak bergantung pada satu formulir yang tampak sempurna. Ia bergantung pada konsistensi informasi dari awal hubungan, perubahan kepemilikan, transaksi sampai keputusan yang diambil oleh tim compliance.
Referensi
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komite TPPU Perkuat Sinergi Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM, 14 September 2026.
Catatan: Artikel ini membahas arah kebijakan. Kewajiban AML, PMPJ, pelaporan, PEP dan beneficial ownership tetap harus dinilai berdasarkan peraturan yang berlaku serta kedudukan masing-masing perusahaan atau profesi.