Pengetahuan yang dapat diperiksa.
Rumah publikasi TouTax untuk membahas persoalan praktis, dasar hukum, dokumentasi, dan posisi teknis secara terstruktur—bukan sekadar mengulang isi peraturan.
Kontrak Bisnis Ikut Menentukan Pekerjaan Pajak
Klausul harga, pembayaran, dan penyerahan dalam kontrak memengaruhi pekerjaan pajak. Periksa akibatnya sebelum invoice pertama terbit.
Kredit Korporasi Tumbuh 22%, UMKM 2%: Mengapa Akses Pendanaan Tidak Bergerak Bersama?
Data OJK Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan kredit korporasi dan UMKM terpaut jauh. Apa yang perlu disiapkan perusahaan sebelum mengajukan pendanaan?
Pajak Lebih Hemat, Return Sudah Sepadan dengan Risiko? Membaca Investasi melalui CAPM
CAPM membantu menilai pengembalian yang dituntut pemegang saham. Penghematan pajak perlu dibaca bersama risiko investasi, pendanaan, dan arus kas.
Pelindungan Ketenagakerjaan Disetujui DPR dan Persiapan Perusahaan
Persetujuan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan mengajak perusahaan memeriksa kontrak, data pekerja dan dasar perhitungan biaya sambil memastikan aturan berlakunya.
Satu Data Indonesia Disetujui DPR dan Konsistensi Data Perusahaan
Persetujuan RUU Satu Data Indonesia memberi alasan bagi perusahaan untuk menelaah data identitas, versi laporan dan penjelasan atas perbedaan antarcatatan.
Pokok Pajak Sudah Lunas, Sanksi Masih Ada: Membaca PMK 71/2026 dari Sisi Wajib Pajak
PMK 71/2026 mengatur peluang pengurangan sanksi, alokasi pembayaran ke pokok pajak, dan batas prosedural yang perlu diperiksa wajib pajak sebelum mengajukan.
Mudah Mendirikan Usaha, Belum Tentu Mudah Menjalankannya
Skor Business Entry Vietnam lebih tinggi daripada Indonesia pada B-READY 2025, sementara hasil topik lain beragam. Baca sesuai lingkupnya sebelum menyusun operasi.
Pajak Indonesia 22%: Apakah Otomatis Lebih Mahal untuk Berbisnis?
Tarif umum PPh badan Indonesia 22% dibanding Singapura 17%, Thailand dan Vietnam 20%. Periksa dasar pengenaan, fasilitas, dan kebutuhan kas sebelum memilih lokasi usaha.
Pakai Kontraktor Afiliasi di Tambang? Cek Persetujuan dan Pemilik Manfaat
Kepmen ESDM 365/2026 mengatur persetujuan kontraktor afiliasi. Perusahaan perlu menelaah IUJP, pemilik manfaat, penugasan pemerintah, dan kontrak.
Pembetulan SPT Coretax Kembali ke Skema Replace: Apa yang Berubah Mulai 1 Oktober 2026?
PER-12/PJ/2026 mengubah dasar pembetulan SPT, perhitungan pembayaran dan pengembalian, serta penyesuaian kompensasi. Berlaku mulai 1 Oktober 2026.
Satu Laporan Keuangan untuk Banyak Regulator: Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan?
PP 43/2025 mengatur penyampaian laporan keuangan melalui PBPK secara bertahap. Perusahaan dapat mulai merapikan versi laporan, dokumen pendukung, persetujuan, dan jejak perubahannya.
Selama Ini Aman-Aman Saja, Apakah Pajaknya Sudah Benar?
Bukti lapor dan belum datangnya surat pajak tidak cukup untuk menilai ketepatan angka. Mulailah dari rekonsiliasi dan bukti transaksi.
POJK 13/2026 dan Demutualisasi Bursa Efek: Apa Arti Aturan Pemegang Saham BEI?
POJK 13/2026 membuka kerangka kepemilikan saham bursa oleh pihak selain anggota bursa. Aturan ini memberi landasan untuk perubahan struktur, tetapi bukan bukti bahwa demutualisasi atau penawaran saham BEI sudah terlaksana.
EBA-SP dan POJK 12/2026: Membaca Ulang Pembiayaan Sekunder Perumahan
POJK 12/2026 memperbarui kerangka penerbitan dan pelaporan EBA-SP. Bagi originator dan investor, mutu aset dasar, arus kas, serta tata kelola menjadi titik telaah utama.
Transisi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung: Apa yang Berubah?
Putusan MK menetapkan batas waktu pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Ini status transisi dan hal yang perlu dicermati para pihak.
ULTJ dan Frisian Flag: HMETD, Inbreng, serta Perubahan Pengendalian
Rencana PMHMETD IV ULTJ menggabungkan setoran hak memesan efek terlebih dahulu dengan inbreng saham Frisian Flag Indonesia. Persetujuan RUPSLB dan efektivitas pernyataan pendaftaran masih menjadi tahapan penting.
SPP-TDLN Belum Go-Live: PMK 49/2026 Sudah Berlaku, Pemungutan Belum Dimulai
PMK 49/2026 berlaku sejak 20 Juli, tetapi DJP menyatakan SPP-TDLN belum resmi go-live. Ini yang perlu diperhatikan perusahaan.
PSPK 1 & PSPK 2: Apa yang Harus Disiapkan Sebelum 2027?
Siapa yang perlu bersiap menghadapi PSPK 1 dan PSPK 2, lima area kesiapan utama, serta batas antara standar efektif dan panduan industri yang masih berupa draf.
Bursa Mineral Resmi Punya Aturan. Apa yang Harus Disiapkan Sebelum 2027?
POJK 15 dan 16 Tahun 2026 membawa BMKS ke fase implementasi. Perusahaan perlu menghubungkan data mutu, kuantitas, kontrak, settlement, accounting dan compliance.
PEB, Invoice dan DHE Kini Lebih Mudah Direkonsiliasi
Integrasi data ekspor DSI dan Kementerian Keuangan membuat volume, kualitas, harga, pihak terkait dan settlement lebih mudah dibandingkan. Selisih tetap perlu konteks.
Formula HPM Nikel Berubah. Mengapa Limonit Kini Dihitung Berbeda?
Kepmen ESDM 363/2026 memberi formula khusus pada bijih nikel kadar rendah. Dampaknya bergerak dari assay dan kontrak ke margin, cash flow dan PNBP.
Pembeli Emas Dilaporkan ke DJP? Bedakan Data Perpajakan dengan Pajak Baru
PMK 8/2026 mengatur penyampaian data oleh ILAP. Pelaporan transaksi tidak otomatis menciptakan pajak baru atau membuktikan ketidakpatuhan pembeli.
Tax Holiday Belum Dicabut. Cara Menghitung Manfaatnya yang Berubah
GMT tidak otomatis menghapus insentif Indonesia. Grup yang masuk cakupan perlu menghitung manfaat setelah effective tax rate, top-up tax, cash flow dan aturan yurisdiksi lain.
Tax Holiday Belum Dicabut. Nilai Ekonominya Perlu Dihitung Ulang di Era GMT
Tax holiday tetap berlaku, tetapi grup multinasional dalam cakupan GMT perlu menghitung manfaatnya bersama ETR, top-up tax, arus kas, dan IRR.
Rencana Iuran Sampah Kemasan: Apa yang Perlu Disiapkan Produsen dan Importir?
KLH/BPLH menyiapkan skema iuran pengelolaan sampah kemasan. Pelajari status rencananya serta persiapan data kemasan, biaya produk, dan kontrak pemasok.
Sentimen Konsumen Naik, Penjualan Ritel Tumbuh Tipis: Cara Membacanya untuk Budget Perusahaan
IKK Agustus 2026 naik menjadi 118,5, sementara IPR diprakirakan tumbuh 0,5% yoy. Pelajari cara memakai kedua indikator ini untuk menyusun forecast, persediaan, harga, dan arus kas.
Indonesia Menyiapkan Strategic Trade Management. Perusahaan Bisa Mulai dari Data Produknya
Kerangka STM Indonesia masih dikembangkan. Eksportir dapat memetakan produk, spesifikasi, end-user, end-use, destination dan perantara tanpa mendahului aturan final.
Penyelidikan Antidumping Baja Galvanis Dimulai. Apa yang Perlu Dicek Perusahaan?
KADI menyelidiki sembilan HS code baja lapis seng asal Tiongkok. Bea masuk tambahan belum berlaku, tetapi eksposur kontrak, inventory dan landed cost perlu dihitung.
Audit Khusus Restitusi dalam APBN 2027: Apa Dampaknya bagi Modal Kerja?
Audit khusus restitusi disebut dalam APBN 2027. Pahami dasar pemeriksaan yang sudah ada, batas informasi terbaru, serta kesiapan dokumen dan kas perusahaan.
Short Selling Kembali di BEI. Apa yang Sebenarnya Berubah?
BEI mengaktifkan kembali implementasi short selling secara bertahap mulai 15 September 2026. Tidak semua saham otomatis dapat dijual short.
Arah AML Indonesia Bergerak ke Data yang Saling Terhubung
PPATK menempatkan PMPJ, data PEP, beneficial ownership dan pelaporan profesi dalam agenda penguatan Stranas 2027. Arah ini belum menjadi kewajiban baru.
PPN yang Dipungut Bukan Modal Kerja Perusahaan
Ketika kas sempit, dana PPN mudah tercampur dengan kebutuhan operasi. Treasury control perlu menghubungkan faktur, penerimaan kas, SPT, ledger dan setoran.
Commerce Sudah Final, USITC Belum. Cara Membaca Kasus Solar Indonesia
U.S. Commerce menetapkan final dumping margin 94,36 persen dan subsidy rates 73,20 sampai 173,70 persen untuk solar Indonesia. Proses masih menunggu keputusan injury USITC.
FATF Punya Red Flags Baru untuk Gaming dan Gambling. Pelajarannya Ada di Payment Flow
FATF menyoroti identitas, metode pembayaran, pola transaksi dan beneficial ownership. Red flag bukan bukti kejahatan, tetapi alasan untuk memperdalam pemeriksaan berbasis risiko.
DE PSAK 120: Tarif Diatur, Data Akuntansi Apa yang Perlu Disiapkan?
DE PSAK 120 membahas aset dan liabilitas regulatori. Kenali status draf, cakupan pengaturan tarif, serta data yang perlu disiapkan tim keuangan.
PSAK 118 Berlaku 2027. Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan
PSAK 118 berlaku efektif 1 Januari 2027 dan menggantikan PSAK 201. Kenali perubahan laporan laba rugi, pengungkapan kinerja, serta persiapan akun dan data perusahaan.
PER-6/PJ/2026. Pajak Minimum Global Masuk ke Kalender Kerja Perusahaan
PER-6/PJ/2026 mengubah ketentuan Pajak Minimum Global menjadi rangkaian pekerjaan administratif yang nyata, mulai dari penambahan status Wajib Pajak GloBE, GIR dan Notification, SPT, pembayaran, sampai pemeriksaan dan sengketa.
SE-6/PJ/2026. Cara DJP Menangani Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak
SE-6/PJ/2026 mengatur cara kerja DJP dalam menyiapkan Surat Uraian Banding, Surat Tanggapan, strategi sidang, uji bukti, dan kesimpulan akhir. Pedoman internal ini layak dibaca Wajib Pajak karena memperlihatkan bagaimana berkas sengketa akan dihadapi di Pengadilan Pajak.
PMK 59 Tahun 2026. PPh DTP SBN Valas dan Perhitungan Treasury Perusahaan
PMK 59 Tahun 2026 membuat PPh atas bunga, imbalan, dan diskonto SBN valas tertentu ditanggung Pemerintah. Fasilitas ini memengaruhi perbandingan return bersih, tetapi cakupannya terbatas pada instrumen, pasar, dan periode tertentu.
PMK 55 Tahun 2026 Mengubah Tata Kelola Konsultan Pajak dan Kuasa Wajib Pajak
PMK 55 Tahun 2026 memperluas tata kelola profesi pajak dari Konsultan Pajak individual menuju ekosistem yang mencakup Kantor Konsultan Pajak dan Pihak Lain sebagai kuasa Wajib Pajak. Apa yang berubah, bagaimana hubungannya dengan PMK 44 Tahun 2026, dan apa yang perlu diperiksa oleh Wajib Pajak?
Saya Lebih Takut Dokumen yang Tidak Ada daripada Pajak yang Belum Dibayar
Pokok pajak yang belum dibayar masih dapat dihitung. Namun, ketika dokumen transaksi tidak tersedia, posisi yang sebenarnya benar dapat menjadi sulit dipertahankan dalam pemeriksaan, keberatan, maupun sengketa pajak.
Inflasi Agustus 2026 Naik 0,21 Persen, tetapi Angka Kecil Ini Membawa Pesan Besar bagi Bisnis
Inflasi Agustus 2026 tercatat 0,21 persen secara bulanan. Kenaikannya terlihat kecil, tetapi sumber tekanannya pada pangan dapat menggerus margin, mengubah kebutuhan modal kerja, dan menuntut keputusan harga yang lebih disiplin.
Risiko Kurs Tidak Dimulai Ketika Rupiah Melemah
Pergerakan kurs Rp45 masih biasa. Namun, rollover DNDF USD1,264 miliar mengajarkan mengapa keputusan hedging harus dimulai dari eksposur, bukan tebakan arah rupiah.
Laporan Keuangan dan SPT Berbeda, Apakah Otomatis Bermasalah?
Laba dalam laporan keuangan tidak selalu sama dengan penghasilan neto fiskal dalam SPT. Perbedaannya bisa wajar, tetapi tetap harus punya alasan, rekonsiliasi, dan bukti yang dapat ditelusuri.
Mengapa Rekonsiliasi Pajak Lebih Penting daripada Sekadar Mengisi SPT
SPT hanyalah hasil akhir. Kualitasnya ditentukan oleh data transaksi, ledger, working paper, dan rekonsiliasi yang membuat setiap angka dapat dijelaskan.
Pencatatan atau Pembukuan? Kenali Kewajiban Dasar Sebelum Bisnis Anda Berkembang
Pencatatan dan pembukuan bukan sekadar dua cara menyimpan angka. Pilihan yang tepat bergantung pada bentuk usaha, omzet, penggunaan NPPN, dan kebutuhan bisnis Anda.
Pajak yang Baik Itu Membosankan
Tax governance yang sehat membuat proses pajak lebih tertib, risikonya terlihat lebih awal, dan setiap keputusan dapat dijelaskan dengan bukti yang memadai.
SPT Tahunan Sudah, tetapi PT Masih Punya Laporan Tahunan ke AHU
SPT Tahunan bukan satu-satunya kewajiban tahunan PT. Permenkum 49/2025 mewajibkan persetujuan laporan tahunan PT persekutuan modal disampaikan melalui SABH setelah RUPS dan dituangkan dalam akta notaris.
Apa yang Sebenarnya Dicari Seorang Analis Ketika Melihat Sebuah Perusahaan
Cara kami membaca perusahaan melalui konsistensi data, rekonsiliasi, dokumen, pola transaksi, dan hubungan antara accounting dengan pajak.
Pajak Termahal Bukan Salah Hitung, Melainkan Salah Bukti
Angka pajak yang benar belum tentu cukup. Kontrak, bukti transaksi, pembukuan, Faktur Pajak, transfer pricing, dan rekonsiliasi menentukan apakah suatu posisi pajak bisa dipertahankan ketika diuji.
Salah Kode Billing di Coretax? PER-8/PJ/2026 Mengubah Aturan Mainnya
PER-8/PJ/2026 memperjelas masa aktif Kode Billing, pembatalan billing, pemindahbukuan, serta daftar KAP dan KJS dalam Coretax.
Kenapa Pajak Harus Dibicarakan Sebelum Transaksi
Beban pajak sering ditentukan jauh sebelum SPT disusun. Kontrak, struktur transaksi, harga, dan dokumentasi perlu diuji sebelum transaksi dijalankan.
PMK 44/2026: Staf Pajak Perusahaan Masih Bisa Jadi Kuasa Setelah 31 Desember 2026?
PMK 44/2026 mengubah aturan kuasa Wajib Pajak. Jalur karyawan tetap berubah, brevet hanya berlaku dalam masa transisi, dan perusahaan perlu memetakan ulang siapa yang dapat mewakili urusan pajaknya mulai 2027.
PPh 22 Marketplace Ditunda sampai Kapan? Jadwal Baru dan Risiko Mundur Lagi
PPh 22 marketplace ditunda sampai 31 Oktober 2026 dan dijadwalkan berlaku 1 November. Simak refund seller, posisi PMK 37/2025, dan kemungkinan jadwal kembali mundur.
Surat dari Kantor Pajak Bukan Berarti Anda Pasti Salah
Menerima SP2DK bukan berarti Wajib Pajak pasti salah. Pahami tenggat 14 hari, cara menyusun tanggapan, risiko eskalasi, dan hak dalam pemeriksaan pajak.
Omzet Besar Belum Tentu Perusahaan Sehat
Omzet naik belum tentu perusahaan sehat. Cara membaca arus kas, piutang, margin, dan risiko SP2DK sebelum masalah menjadi mahal.

