Activity-Based Costing Bisa Menurunkan Pajak? Bisa, tetapi Bukan dengan Menciptakan Biaya

ABC dapat membuat pajak periode berjalan lebih rendah. Namun, kalau kalimat itu berhenti di sana, ia berubah dari analisis menjadi janji yang berbahaya.

Estimasi baca 14 menit

Ada satu cara mudah membuat pajak perusahaan terlihat lebih kecil.

Tambahkan biaya.

Masalahnya, biaya tidak boleh diciptakan hanya karena perusahaan ingin membayar pajak lebih sedikit. Biaya harus benar-benar terjadi, berkaitan dengan kegiatan usaha, dicatat dengan benar, dan didukung oleh bukti yang dapat ditelusuri.

Activity-Based Costing atau ABC bekerja di wilayah yang berbeda.

ABC tidak menciptakan biaya baru. Ia mempertanyakan cara biaya yang sudah ada dibebankan.

Apakah biaya setup mesin seharusnya dibagi berdasarkan jumlah unit? Apakah biaya inspeksi mutu wajar dibebankan sama kepada produk sederhana dan produk yang memerlukan lima kali pemeriksaan? Apakah pelanggan yang memesan sedikit tetapi sering benar-benar memberikan margin yang sama dengan pelanggan yang memesan dalam jumlah besar dan teratur?

Pertanyaan seperti ini terdengar sebagai urusan akuntansi manajemen. Akan tetapi, ketika alokasi biaya memengaruhi harga pokok penjualan, persediaan, laba, transaksi afiliasi, dan dasar penghitungan penghasilan kena pajak, pembahasannya dapat sampai ke pajak.

Karena itu, pertanyaan yang tepat bukan sekadar apakah ABC dapat menurunkan pajak.

Pertanyaannya adalah kapan perubahan alokasi biaya melalui ABC dapat mengubah pajak secara sah, dan kapan klaim tersebut justru menyesatkan.

Pertama, Namanya Activity-Based Costing

Istilah yang lebih tepat adalah Activity-Based Costing, bukan Activity-Based Accounting.

ABC merupakan metode penentuan biaya yang menghubungkan sumber daya dengan aktivitas, kemudian membebankan biaya aktivitas tersebut kepada objek biaya berdasarkan cost driver yang relevan. Objek biaya dapat berupa produk, jasa, pelanggan, proyek, cabang, kanal distribusi, atau unit bisnis.

Logikanya sederhana.

Produk tidak mengonsumsi seluruh overhead secara langsung. Produk mengonsumsi aktivitas. Aktivitas kemudian mengonsumsi sumber daya.

Sistem tradisional sering membebankan overhead menggunakan satu dasar, misalnya jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Cara ini dapat memadai ketika perusahaan hanya memiliki sedikit produk, prosesnya seragam, dan overhead relatif kecil.

Namun, bisnis modern sering tidak sesederhana itu. Dua produk dapat memakai jumlah bahan baku yang sama, tetapi salah satunya memerlukan lebih banyak setup, pengujian, perubahan desain, pengadaan khusus, penjadwalan, dan penanganan keluhan.

Kalau seluruh overhead tetap dibagi hanya berdasarkan volume, produk sederhana dapat menanggung biaya terlalu besar, sedangkan produk kompleks justru terlihat lebih murah daripada biaya yang sebenarnya dikonsumsinya.

Di sinilah ABC mencoba memperbaiki cerita biaya.

Apa yang Dikatakan Penelitian Akademis

Literatur akademis tidak memberikan izin untuk menyebut ABC selalu lebih baik. Justru penelitian yang kuat menunjukkan bahwa manfaat ABC datang bersama syarat.

Eric Noreen menjelaskan bahwa biaya yang dihasilkan ABC hanya relevan untuk keputusan ketika sistemnya dirancang dengan baik dan hubungan antara aktivitas dengan biaya yang mendasarinya memenuhi kondisi tertentu. Dengan kata lain, mengganti satu dasar alokasi yang lemah dengan sepuluh cost driver yang juga lemah tidak menghasilkan kebenaran. Ia hanya menghasilkan spreadsheet yang lebih panjang. [1]

Srikant Datar dan Mahendra Gupta menunjukkan adanya tiga sumber kesalahan dalam penentuan biaya produk, yaitu agregasi, spesifikasi, dan pengukuran. Menambah jumlah cost pool dapat mengurangi kesalahan agregasi, tetapi sistem yang semakin rinci juga dapat meningkatkan kesalahan pengukuran apabila data aktivitasnya tidak andal. [2]

Temuan ini penting karena ABC sering dijual seolah-olah semakin rinci selalu semakin akurat.

Belum tentu.

Christopher Ittner, William Lanen, dan David Larcker menemukan bahwa penggunaan ABC yang lebih luas berkaitan dengan kualitas yang lebih tinggi serta perbaikan cycle time dan kualitas. ABC juga memiliki hubungan tidak langsung dengan penurunan biaya manufaktur melalui perbaikan tersebut. Namun, secara rata-rata, penelitian itu tidak menemukan hubungan yang signifikan antara penggunaan ABC dan return on assets. [3]

Douglass Cagwin dan Marinus Bouwman menemukan hubungan positif antara ABC dan perbaikan return on investment dalam kondisi tertentu, terutama ketika ABC digunakan bersama inisiatif strategis lain, diterapkan pada perusahaan yang kompleks dan beragam, serta berada dalam lingkungan ketika biaya memiliki arti penting. [4]

Kajian yang lebih baru juga menempatkan ABC sebagai sumber informasi mengenai biaya dan profitabilitas yang lebih berguna, tetapi tetap menekankan bahwa desain, dukungan organisasi, kualitas data, dan konteks implementasi menentukan hasil akhirnya. [5]

Kesimpulan akademisnya cukup jernih.

ABC dapat memperbaiki informasi biaya. Namun, ABC bukan mesin yang otomatis menghasilkan laba lebih tinggi, dan tentu bukan tombol yang otomatis membuat pajak lebih rendah.

Dalam penelusuran untuk artikel ini, kami juga tidak menemukan paper akademis yang dapat membenarkan klaim universal bahwa ABC otomatis menurunkan PPh di Indonesia. Literatur akademis mendukung kemampuan ABC memperbaiki informasi biaya dan menunjukkan syarat-syarat agar alokasinya relevan. Analisis yang secara eksplisit membahas penghematan pajak melalui ABC berasal dari konteks Amerika Serikat. Karena itu, klaim pajak dalam artikel ini sengaja dibuat bersyarat dan diuji kembali terhadap ketentuan Indonesia.

Lalu, Bagaimana ABC Dapat Menurunkan Pajak

Hubungan paling masuk akal berada pada alokasi biaya produksi antara harga pokok penjualan dan persediaan akhir.

PSAK 202 tentang Persediaan merupakan penomoran baru dari PSAK 14 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. Standar tersebut mengatur pengukuran persediaan dan biaya yang membentuknya. [6]

IAS 2, yang menjadi rujukan internasional mengenai persediaan, menjelaskan bahwa biaya konversi mencakup biaya yang berhubungan langsung dengan unit produksi serta alokasi sistematis overhead produksi tetap dan variabel. Overhead tetap dialokasikan berdasarkan kapasitas normal, sedangkan overhead yang tidak teralokasi akibat produksi rendah atau kapasitas menganggur diakui sebagai beban periode berjalan. [7]

Dalam perpajakan Indonesia, Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan menggunakan metode rata-rata atau mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama, yaitu FIFO. Metode yang telah dipilih digunakan secara konsisten. [8]

Di sini terdapat dua pertanyaan yang sering tercampur.

Pertanyaan pertama adalah biaya apa yang membentuk harga perolehan suatu produk.

Pertanyaan kedua adalah unit biaya mana yang dianggap keluar lebih dahulu ketika persediaan dijual atau digunakan.

ABC terutama berurusan dengan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana biaya tidak langsung ditelusuri dan dialokasikan. FIFO atau rata-rata berurusan dengan arus biaya persediaan. Karena itu, ABC tidak menggantikan ketentuan FIFO atau rata-rata.

Namun, ABC dapat mengubah berapa banyak overhead yang melekat pada setiap kelompok produk. Ketika komposisi produk yang terjual berbeda dari komposisi persediaan akhir, perubahan tersebut dapat menggeser biaya antara harga pokok penjualan dan persediaan.

Harga pokok penjualan yang lebih tinggi membuat laba periode berjalan lebih rendah. Kalau laba komersial tersebut dapat diterima sebagai dasar fiskal setelah rekonsiliasi, penghasilan kena pajak dan PPh periode berjalan juga dapat lebih rendah.

Inilah mekanisme yang dibahas oleh Steven Dilley, Fred Jacobs, dan Ronald Marshall. Mereka menunjukkan bahwa perusahaan dengan karakteristik produksi dan biaya tertentu dapat memperoleh penghematan pajak ketika ABC digunakan dalam penentuan penghasilan kena pajak. Namun, kajian tersebut dibangun dalam konteks hukum pajak Amerika Serikat dan secara eksplisit menyebut persyaratan perubahan metode akuntansi di sana. Ia mendukung mekanisme ekonominya, tetapi tidak dapat ditempelkan langsung sebagai dasar hukum di Indonesia. [9]

Contoh Sederhana Ketika Pajak Periode Berjalan Turun

Bayangkan sebuah perusahaan memproduksi dua kelompok barang, yaitu Produk Standar dan Produk Kompleks. Masing-masing diproduksi sebanyak 1.000 unit. Total overhead produksi adalah Rp1,2 miliar.

Sistem lama menggunakan satu dasar alokasi dan membebankan overhead sebagai berikut.

Setelah aktivitas dipetakan, perusahaan menemukan bahwa Produk Kompleks mengonsumsi lebih banyak setup, inspeksi, pengadaan khusus, dan penanganan produksi. ABC menghasilkan alokasi berikut.

Perhatikan bahwa ABC tidak menambah biaya. Totalnya tetap Rp1,2 miliar. Yang berubah hanya produk yang menanggungnya.

Pada akhir tahun, perusahaan telah menjual 200 unit Produk Standar dan 900 unit Produk Kompleks. Sisanya masih berada dalam persediaan.

ABC membuat overhead dalam harga pokok penjualan meningkat Rp210 juta dan nilai overhead yang tertahan dalam persediaan turun dengan jumlah yang sama.

Apabila seluruh unsur lain tetap, tidak ada koreksi fiskal lain, dan perusahaan dikenai tarif penuh PPh badan sebesar 22 persen, laba kena pajak periode berjalan secara ilustratif turun Rp210 juta. Dampak PPh periode berjalan menjadi lebih rendah sebesar Rp46,2 juta. Tarif aktual tetap harus mempertimbangkan fasilitas Pasal 31E, status Wajib Pajak, dan ketentuan lain yang relevan. [10]

Namun, angka Rp46,2 juta bukan uang yang diciptakan ABC.

Sebagian besar efek tersebut merupakan perubahan waktu pengakuan biaya. Ketika persediaan yang saat ini masih tersimpan dijual pada periode berikutnya, biaya yang melekat akan masuk ke harga pokok penjualan. Selisih antarperiode dapat berbalik.

Komposisi penjualan juga dapat menghasilkan arah yang sebaliknya. Kalau produk yang sebelumnya dibebani terlalu besar justru paling banyak terjual, penerapan ABC dapat menurunkan harga pokok penjualan, menaikkan laba, dan membuat pajak periode berjalan lebih tinggi.

Jadi, kalimat “ABC menurunkan pajak” tidak lengkap.

Kalimat yang lebih tepat adalah ini.

ABC dapat menurunkan pajak periode berjalan apabila metode lama menahan terlalu banyak biaya pada persediaan akhir atau menempatkan biaya pada objek yang tidak mencerminkan konsumsi aktivitas sebenarnya. Namun, hasilnya bergantung pada struktur biaya, komposisi produksi, penjualan, persediaan, ketentuan fiskal, dan kualitas pembuktiannya.

ABC Dapat Menemukan Biaya, tetapi Tidak Menciptakan Pengurang Pajak

Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan pada dasarnya memperkenankan pengurangan berupa biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. [11]

ABC dapat membantu menunjukkan hubungan tersebut.

Biaya pengadaan dapat dihubungkan dengan jumlah pesanan. Biaya quality control dapat dihubungkan dengan jumlah inspeksi. Biaya gudang dapat dihubungkan dengan perpindahan atau ruang penyimpanan. Biaya layanan pelanggan dapat dihubungkan dengan jumlah keluhan, pengiriman, atau permintaan khusus.

Hubungan yang lebih jelas dapat memperkuat penjelasan bahwa suatu biaya memang dikonsumsi oleh kegiatan usaha tertentu.

Namun, cost driver bukan pengganti bukti transaksi.

Perusahaan tetap memerlukan kontrak, invoice, bukti pembayaran, bukti penerimaan barang atau jasa, pencatatan buku besar, kebijakan alokasi, dan dokumen pendukung lainnya. Biaya yang tidak memenuhi ketentuan fiskal tidak berubah menjadi dapat dikurangkan hanya karena dimasukkan ke dalam cost pool yang terdengar ilmiah.

ABC memperbaiki penelusuran. Ia tidak menghapus Pasal 9, tidak mengubah biaya pribadi menjadi biaya usaha, dan tidak mengubah transaksi yang tidak pernah terjadi menjadi transaksi yang sah.

Dalam Transfer Pricing, ABC Dapat Membantu sekaligus Membahayakan

ABC juga sering dikaitkan dengan transfer pricing karena mampu menelusuri biaya kepada produk, jasa, entitas, atau penerima manfaat tertentu.

Stevenson dan Cabell menjelaskan bahwa pendekatan ABC dapat membantu mendukung kebijakan transfer pricing atas komponen atau jasa yang unik, mengurangi kemungkinan sengketa pajak yang mahal, dan membantu proses advance pricing agreement. [12]

Namun, tujuan ABC di sini bukan memindahkan laba sesuka hati ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah.

PMK 172 Tahun 2023 mewajibkan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk transaksi jasa, Wajib Pajak harus dapat membuktikan bahwa jasa benar-benar diberikan dan diperoleh, dibutuhkan, memberikan manfaat ekonomis, bukan shareholder activity, bukan manfaat pasif semata, bukan duplikasi, dan bukan manfaat insidental. [13]

PMK tersebut memang mengakui metode biaya-plus untuk karakteristik transaksi tertentu. Namun, pemilihan metode tetap harus dinilai berdasarkan ketepatan, keandalan, kesebandingan, dan kondisi transaksi. Harga pokok atau cost base yang digunakan juga tidak menjadi benar hanya karena dihasilkan oleh ABC. [13]

Contohnya, jumlah invoice mungkin bukan dasar yang tepat untuk membebankan biaya teknologi informasi apabila beban sebenarnya lebih dipengaruhi jumlah pengguna, kapasitas server, atau waktu penanganan. Sebaliknya, jumlah pengguna juga dapat menjadi dasar yang buruk apabila sebagian entitas hanya memiliki akun pasif dan tidak menerima manfaat yang setara.

ABC dapat menyediakan kerangka alokasi. Prinsip kewajaran, manfaat, substansi, dan bukti tetap menentukan apakah hasilnya dapat dipertahankan.

Efisiensi Operasi Justru Dapat Membuat Pajak Naik

Ada paradoks yang sering diabaikan ketika ABC dipromosikan sebagai alat penghematan pajak.

ABC dapat menemukan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Perusahaan kemudian mengurangi setup yang tidak perlu, mengubah desain proses, menutup kanal yang terus merugi, menegosiasikan ulang pola pesanan, atau memperbaiki kualitas agar pekerjaan ulang menurun.

Biaya operasional turun. Margin naik. Arus kas membaik.

Pajak penghasilan juga dapat naik karena perusahaan menghasilkan laba yang lebih besar.

Apakah itu berarti ABC gagal?

Tidak.

Tujuan perusahaan bukan membayar pajak serendah mungkin dengan cara membuat usaha tetap tidak efisien. Tujuannya adalah menghasilkan laba dan kas yang sehat, kemudian membayar pajak berdasarkan dasar yang benar.

Pajak yang lebih tinggi akibat laba riil yang lebih tinggi berbeda dari pajak yang terlalu tinggi akibat alokasi biaya yang salah.

ABC seharusnya membantu membedakan keduanya.

Kalau Pajaknya Final dari Omzet, ABC Tidak Langsung Mengubah PPh

Untuk Wajib Pajak yang masih menggunakan PPh final berdasarkan peredaran bruto, biaya bukan dasar penghitungan pajaknya. Pajak dihitung dari omzet sesuai ketentuan yang berlaku, bukan dari laba setelah dikurangi biaya.

PP 20 Tahun 2026 mengubah ketentuan dalam PP 55 Tahun 2022 mengenai Wajib Pajak yang dapat menggunakan rezim PPh final atas peredaran bruto tertentu. [14]

Dalam rezim tersebut, penerapan ABC tidak langsung menurunkan jumlah PPh final karena dasar pengenaannya tetap peredaran bruto.

Namun, ABC tetap berguna untuk menjawab pertanyaan yang tidak dijawab oleh omzet.

Produk mana yang benar-benar menghasilkan margin? Pelanggan mana yang terlalu mahal untuk dilayani? Apakah harga jual sudah menutup aktivitas yang dikonsumsi? Apakah perusahaan sebenarnya untung setelah memperhitungkan seluruh overhead?

Pajak final dapat membuat penghitungan pajak tampak sederhana. Ia tidak membuat ekonomi bisnis menjadi sederhana.

Kapan ABC Layak Dipertimbangkan

ABC paling masuk akal ketika beberapa keadaan berikut hadir bersama.

1. Perusahaan memiliki banyak produk, jasa, pelanggan, proyek, cabang, atau kanal dengan tingkat kompleksitas berbeda;
2. Overhead merupakan bagian yang material dari total biaya;
3. Sistem lama hanya menggunakan satu atau sedikit dasar alokasi berbasis volume;
4. Produk dengan volume rendah memerlukan aktivitas khusus yang jauh lebih banyak;
5. Margin produk terlihat tidak masuk akal atau sering bertentangan dengan pengalaman operasional;
6. Terdapat transaksi jasa atau pembagian biaya antarpihak terkait yang membutuhkan dasar alokasi dan bukti manfaat;
7. Data aktivitas dapat dikumpulkan secara konsisten tanpa membuat biaya administrasi sistem lebih besar daripada manfaatnya; dan
8. Manajemen bersedia menggunakan hasilnya untuk keputusan, bukan hanya membuat model lalu menyimpannya di folder presentasi.

Sebaliknya, ABC mungkin tidak layak jika perusahaan hanya mempunyai satu produk dengan proses seragam, overhead kecil, data aktivitas buruk, atau manajemen tidak mempunyai kapasitas memelihara modelnya.

Jangan Terapkan ABC Hanya Setelah Koreksi Pajak Muncul

Perubahan metode yang menghasilkan biaya lebih besar akan terlihat mencurigakan apabila baru dibuat setelah pemeriksaan dimulai.

Perusahaan perlu membangun ABC sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian biaya, bukan sebagai angka tandingan yang hanya muncul ketika laba fiskal hendak diperdebatkan.

Setidaknya, implementasi perlu mencakup langkah berikut.

1. Tentukan tujuan sistem, apakah untuk pricing, profitabilitas produk, pengendalian operasi, persediaan, transfer pricing, atau kombinasi yang terukur;
2. Rekonsiliasi total biaya sumber daya dengan buku besar;
3. Pisahkan biaya produksi, biaya periode, biaya yang dapat dikurangkan, dan biaya yang memerlukan koreksi fiskal;
4. Bentuk activity cost pool tanpa memecahnya secara berlebihan;
5. Pilih cost driver yang memiliki hubungan sebab-akibat atau setidaknya hubungan yang dapat dijelaskan;
6. Dokumentasikan sumber data, asumsi, kapasitas normal, perlakuan kapasitas menganggur, dan mekanisme perubahan driver;
7. Rekonsiliasi hasil ABC dengan nilai persediaan, harga pokok penjualan, laporan keuangan, dan SPT;
8. Uji hasilnya terhadap transaksi aktual dan perilaku operasional;
9. Tinjau konsistensi metode antarperiode; dan
10. Libatkan fungsi operasi, akuntansi, pajak, dan teknologi informasi. ABC tidak akan hidup jika hanya dimiliki satu orang di bagian costing.

Kalimat yang Sebaiknya Disampaikan kepada Direksi

Jangan mengatakan ini.

“Kalau kita memakai ABC, pajak perusahaan pasti turun.”

Katakan ini.

“ABC membantu kita mengukur biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi. Kalau sistem lama ternyata menahan terlalu banyak biaya pada persediaan atau salah mengalokasikan biaya, koreksi yang sah dapat menurunkan laba dan pajak periode berjalan. Namun, hasilnya bisa juga tetap atau meningkat. Yang kita cari adalah angka yang lebih benar dan dapat dibuktikan.”

Perbedaan dua kalimat itu terlihat kecil. Namun, di situlah batas antara tata kelola biaya dan manipulasi laba.

Penutup

Activity-Based Costing dapat membuat pajak lebih rendah.

Tetapi bukan karena ABC menemukan pintu rahasia dalam undang-undang. Bukan pula karena perusahaan bebas memilih alokasi yang menghasilkan angka pajak paling kecil.

ABC dapat menurunkan pajak periode berjalan ketika metode biaya sebelumnya mendistorsi harga pokok, menahan terlalu banyak biaya dalam persediaan, atau tidak menangkap konsumsi aktivitas secara wajar. Ia juga dapat membantu menelusuri manfaat dan dasar alokasi dalam transaksi tertentu.

Namun, total biaya tidak bertambah hanya karena modelnya berubah. Pengaruh pajak dapat bersifat sementara. Hasilnya dapat berbalik pada periode berikutnya. Untuk perusahaan yang dikenai pajak final dari omzet, pengaruh langsungnya bahkan tidak ada.

Pada akhirnya, ABC bukan tentang mencari biaya sebanyak mungkin.

ABC adalah usaha membuat setiap rupiah biaya menemukan tempat yang benar.

Dan ketika biaya berada di tempat yang benar, pajak tidak selalu menjadi lebih rendah. Namun, perusahaan setidaknya berhenti membayar pajak berdasarkan laba yang dibentuk oleh alokasi yang tidak pernah sungguh-sungguh dipikirkan.

TouTax Associates membantu perusahaan memetakan struktur biaya, menilai relevansi Activity-Based Costing, merekonsiliasi hasil costing dengan pembukuan dan pajak, serta menilai dasar alokasi untuk transaksi dan kegiatan usaha berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Overhead terus meningkat, tetapi perusahaan belum mengetahui produk, pelanggan, atau aktivitas yang sebenarnya mengonsumsinya? Jadwalkan Diskusi Awal bersama TouTax Associates.

Referensi

1. Eric Noreen, Conditions Under Which Activity-Based Cost Systems Provide Relevant Costs, Journal of Management Accounting Research, Vol. 3, 1991, hlm. 159–168.
2. Srikant Datar dan Mahendra Gupta, Aggregation, Specification and Measurement Errors in Product Costing, The Accounting Review, Vol. 69 No. 4, 1994, hlm. 567–591.
3. Christopher D. Ittner, William N. Lanen, dan David F. Larcker, The Association Between Activity-Based Costing and Manufacturing Performance, Journal of Accounting Research, Vol. 40 No. 3, 2002, hlm. 711–726.
4. Douglass Cagwin dan Marinus J. Bouwman, The Association Between Activity-Based Costing and Improvement in Financial Performance, Management Accounting Research, Vol. 13 No. 1, 2002, hlm. 1–39.
5. Patrícia Quesado dan Rui Silva, Activity-Based Costing and Its Implication for Open Innovation, Journal of Open Innovation Technology, Market, and Complexity, Vol. 7 No. 1, 2021.
6. Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 202 Persediaan, termasuk perubahan penomoran dari PSAK 14 yang berlaku efektif 1 Januari 2024.
7. IFRS Foundation, IAS 2 Inventories, khususnya paragraf 12 sampai dengan 15 mengenai biaya konversi dan alokasi overhead produksi.
8. Direktorat Jenderal Pajak, Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan, Edisi 2023, memuat Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya Pasal 10 ayat (6) dan penjelasannya mengenai harga perolehan, FIFO, dan rata-rata.
9. Steven C. Dilley, Fred H. Jacobs, dan Ronald M. Marshall, The Tax Benefits of ABC, Journal of Accountancy, Maret 1997. Sumber ini menggunakan konteks hukum pajak Amerika Serikat dan dipakai untuk menjelaskan mekanisme ekonomi, bukan sebagai dasar hukum Indonesia.
10. Direktorat Jenderal Pajak, Aspek Perpajakan Wajib Pajak Baru Terdaftar: Badan dan Orang Pribadi, materi 2026 mengenai tarif umum PPh badan 22 persen dan fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E.
11. Direktorat Jenderal Pajak, Biaya yang Diakui sebagai Pengurang Penghasilan Bruto, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
12. Thomas H. Stevenson dan David W. E. Cabell, Integrating Transfer Pricing Policy and Activity-Based Costing, Journal of International Marketing, Vol. 10 No. 4, 2002, hlm. 77–89.
13. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, tentang penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, khususnya ketentuan mengenai transaksi jasa, metode biaya-plus, manfaat ekonomis, dan keadaan sebenarnya.
14. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, tentang perubahan atas PP 55 Tahun 2022 mengenai penyesuaian pengaturan di bidang Pajak Penghasilan.

Catatan: Artikel ini bersifat informasi umum. Penerapan ABC untuk pelaporan keuangan atau perpajakan memerlukan analisis terhadap struktur biaya, metode persediaan, status perpajakan, transaksi afiliasi, dokumentasi, serta keadaan masing-masing Wajib Pajak. Artikel ini bukan nasihat akuntansi, hukum, atau perpajakan untuk fakta tertentu.