Seorang pengusaha melihat tarif umum PPh badan di empat negara: Indonesia 22%, Singapura 17%, Thailand 20%, dan Vietnam 20%. Ia lalu mempertimbangkan membuka perusahaan di negara dengan tarif paling rendah. Perhitungan itu terasa masuk akal. Masalahnya, ia belum menghitung pajak yang benar-benar akan terutang pada usahanya.
Keempat angka tersebut adalah tarif umum pajak penghasilan badan. Indonesia menerapkan 22% sejak tahun pajak 2022, Singapura 17% atas chargeable income, Thailand 20% atas laba neto menurut ketentuan pajaknya, dan Vietnam 20% menurut undang-undang pajak penghasilan badan yang berlaku sejak 1 Oktober 2025. [1][3][4][5] Angka itu layak dibandingkan sebagai titik awal. Keputusan lokasi usaha memerlukan perhitungan lebih jauh.
Tarif harus dibaca bersama dasar pengenaannya
| Negara | Tarif umum pajak penghasilan badan | Hal yang perlu diperiksa |
|---|---|---|
| Indonesia | 22% | Penghasilan kena pajak dan fasilitas yang berlaku bagi perusahaan |
| Singapura | 17% | Chargeable income, pembebasan sebagian penghasilan, dan syarat skema perusahaan baru |
| Thailand | 20% | Laba neto fiskal dan ketentuan khusus menurut jenis Wajib Pajak |
| Vietnam | 20% | Penghasilan kena pajak, kelompok usaha, serta kelayakan tarif 15% atau 17% |
Sumber tarif dan fasilitas: [1][2][3][4][5]. Tabel ini terbatas pada empat negara tersebut dan tidak menetapkan peringkat seluruh ASEAN.
Untuk Indonesia, dalam skema PPh badan umum, tarif dikenakan atas penghasilan kena pajak. Laba komersial perlu disesuaikan menurut ketentuan fiskal sebelum perusahaan menghitung pajaknya. [1] Karena itu, omzet Rp10 miliar tidak berarti PPh badan terutang Rp2,2 miliar.
Biaya yang tercatat juga perlu diperiksa. Dalam anggaran investasi, pembelian mesin dapat menghabiskan kas saat pembayaran, sedangkan pengurangan pajaknya mengikuti perlakuan penyusutan fiskal. Pengusaha perlu menelusuri kedua jadwal tersebut saat menyusun proyeksi. Besarnya pajak tahunan dan waktu uang keluar dapat berbeda.
Pasal 31E dapat mengubah hasil perhitungan
Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai Rp50 miliar mendapat pengurangan tarif sebesar 50% atas penghasilan kena pajak yang berasal dari bagian peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar. Dengan tarif umum 22%, bagian yang memperoleh fasilitas dikenai 11%. [2]
Penerapannya perlu memperhatikan jenis penghasilan. Fasilitas tersebut digunakan untuk penghasilan kena pajak dari penghasilan nonfinal. Komponen peredaran bruto untuk menguji batas fasilitas juga harus diperiksa, termasuk penghasilan final dan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dijelaskan DJP. [2]
Ilustrasi perusahaan dengan omzet Rp10 miliar
Anggap sebuah PT dalam negeri mempunyai peredaran bruto Rp10 miliar dan penghasilan kena pajak Rp1 miliar. Seluruh penghasilannya nonfinal, PT memenuhi ketentuan Pasal 31E, dan tidak ada fasilitas lain. Ini contoh buatan untuk menjelaskan perhitungan.
| Komponen | Perhitungan | Hasil |
|---|---|---|
| Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas | Rp4,8 miliar / Rp10 miliar × Rp1 miliar | Rp480 juta |
| PPh atas bagian fasilitas | 11% × Rp480 juta | Rp52,8 juta |
| Penghasilan kena pajak selebihnya | Rp1 miliar - Rp480 juta | Rp520 juta |
| PPh atas bagian selebihnya | 22% × Rp520 juta | Rp114,4 juta |
| Total PPh terutang sebelum kredit pajak | Rp52,8 juta + Rp114,4 juta | Rp167,2 juta |
Hasil simulasi adalah 16,72% dari penghasilan kena pajak. Persentase ini memakai penghasilan kena pajak sebagai penyebut; hasilnya tidak otomatis sama dengan effective tax rate dalam laporan keuangan.
Jika hanya mengalikan 22% dengan Rp1 miliar, perkiraan pajaknya Rp220 juta. Selisih dalam ilustrasi mencapai Rp52,8 juta. Syarat fasilitas menentukan hasil itu. [2]
Negara pembanding juga mempunyai fasilitas
IRAS menyediakan partial tax exemption dan skema pembebasan bagi perusahaan baru yang memenuhi persyaratan. [3] Di Vietnam, selain tarif umum 20%, undang-undang tahun 2025 memuat tarif 15% bagi usaha dengan pendapatan tahunan sampai VND3 miliar dan 17% bagi usaha dengan pendapatan tahunan di atas VND3 miliar sampai VND50 miliar. Kelayakannya serta pengecualian menurut jenis usaha perlu diperiksa; tarif tersebut tidak berlaku otomatis bagi setiap perusahaan kecil. [5] Perbandingan yang memakai fasilitas satu negara tetapi mengabaikan ketentuan negara lain akan menghasilkan gambaran yang timpang.
Perusahaan yang dibandingkan perlu mempunyai asumsi yang jelas: kegiatan usaha, jumlah pendapatan, biaya, tahun pajak, dan kelayakan fasilitas. Kepemilikan serta lokasi operasi juga perlu dijelaskan. Pendirian badan hukum di luar negeri saja belum membuktikan bahwa seluruh kegiatan dan laba akan dikenai pajak hanya di negara tersebut. Transaksi dan aturan masing-masing yurisdiksi harus ditelaah tersendiri.
Artikel ini tidak menghitung seluruh pajak lintas negara. PPN atau GST, pemotongan pajak, dan pajak atas distribusi laba memerlukan model terpisah sebelum pengusaha menilai hasil bersih investasinya.
Masukkan pekerjaan kepatuhan ke anggaran
Ada biaya untuk menyiapkan catatan, memeriksa transaksi, dan menyampaikan laporan. Waktu pemilik usaha pun mempunyai nilai. Anggaran yang hanya memuat setoran pajak dapat melewatkan pekerjaan tersebut.
Sebagai alat keputusan, siapkan lembar proyeksi yang memisahkan empat kelompok:
- Pajak penghasilan terutang, dengan dasar pengenaan dan fasilitas yang dapat dibuktikan.
- Jadwal penerimaan pelanggan serta pembayaran pemasok dan pajak.
- Biaya administrasi, pembukuan, dan penelaahan kewajiban setempat.
- Skenario ketika penjualan turun, pelanggan terlambat membayar, atau asumsi fasilitas tidak terpenuhi.
Jangan mengurangkan biaya yang sama dua kali ketika menghitung laba bersih dan total kebutuhan kas. Lembar tersebut perlu menjelaskan apakah sebuah angka merupakan beban, pembayaran pajak, uang muka, atau investasi.
Keputusan usaha membutuhkan perhitungan per perusahaan
Tarif umum Indonesia memang lebih tinggi daripada Singapura, Thailand, dan Vietnam dalam perbandingan ini. Beban PPh suatu perusahaan harus dihitung dari penghasilan kena pajak dan fasilitas yang berlaku. Contoh Pasal 31E menunjukkan bahwa memakai 22% secara langsung dapat melebihkan estimasi. Tarif 20% Vietnam pun belum mewakili semua perusahaan di sana.
Sebelum memilih lokasi atau bentuk usaha, uji asumsi pendapatan dan biaya. Catat dasar fasilitas yang digunakan, lalu susun jadwal kas. Hasil perhitungan itu memberi pemilik usaha alasan yang dapat diperiksa ketika mengambil keputusan.
Referensi
- Pemerintah Republik Indonesia, PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 64 dan ketentuan penyusutan fiskal. Tarif umum ditelaah pada 4 Oktober 2026; artikel ini tidak mengulas kelayakan skema PPh final UMKM.
- Direktorat Jenderal Pajak, Memahami Pasal 31E, Insentif UMKM yang Urung Dihapus dalam UU HPP, 27 Oktober 2021; serta Lima Jenis Tarif PPh Badan yang Wajib Diperhatikan, 11 April 2023. Penjelasan edukasi pada situs DJP mengenai Pasal 31E UU PPh, bukan peraturan baru. Diakses 4 Oktober 2026.
- Inland Revenue Authority of Singapore, Corporate Income Tax Rates, bagian tarif umum, partial tax exemption, dan skema perusahaan baru. Diakses 4 Oktober 2026.
- Thailand Revenue Department, Corporate Income Tax, bagian 5 tentang tarif pajak. Diakses 4 Oktober 2026.
- Pemerintah Vietnam, Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan No. 67/2025/QH15, berlaku 1 Oktober 2025; serta penjelasan resmi tarif PPh badan Vietnam, 14 Juli 2025. Diakses 4 Oktober 2026.
Catatan editorial: Artikel ini disusun berdasarkan sumber yang ditelaah sampai 4 Oktober 2026. Simulasi bersifat hipotetis dan tidak mencakup seluruh pajak atau fasilitas di setiap negara. Materi ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum atau perpajakan untuk keadaan tertentu.