Tax holiday Indonesia belum dicabut. Tax allowance juga belum diganti dengan cash grant. Pembahasan Kementerian Keuangan pada International Tax Conference 2026 perlu dibaca sebagai sinyal evaluasi kebijakan, bukan aturan baru.
Global Minimum Tax mengubah pertanyaan ekonomi di belakang insentif. Bagi grup multinasional yang masuk cakupan GloBE, pajak yang berkurang di Indonesia belum tentu sama dengan manfaat bersih yang tinggal di grup. Bila tarif pajak efektif suatu yurisdiksi berada di bawah 15 persen, pajak tambahan dapat muncul melalui mekanisme GloBE. [1][2]
Kementerian Keuangan pada 16 September 2026 menempatkan desain insentif sebagai bagian dari agenda reformasi pajak internasional. Pejabat Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa insentif perlu memperhatikan keselarasan internasional, relevansi strategis, ketepatan sasaran dan waktu, serta evaluasi berkelanjutan. Opsi seperti tax credit atau cash grant masuk diskusi kebijakan, tetapi belum menjadi fasilitas baru yang dapat dipakai perusahaan. [3]
Nilai hukum dan nilai ekonomi perlu dipisahkan
Surat fasilitas menjelaskan hak perusahaan menurut aturan Indonesia. Financial model perlu menjawab pertanyaan yang berbeda: berapa arus kas setelah pajak yang benar-benar diperoleh grup setelah seluruh aturan yang relevan diterapkan.
Perusahaan dapat mempunyai tax holiday yang sah dan tetap menghadapi top-up tax di dalam atau di luar Indonesia. Hasilnya bergantung pada posisi grup, yurisdiksi, covered taxes, laba GloBE, safe harbour, substance-based income exclusion dan berbagai penyesuaian lain. Tidak semua penerima insentif otomatis masuk GloBE. Ambang EUR750 juta dan struktur grup harus diuji lebih dahulu.
Karena itu, satu baris “corporate tax zero” dalam model investasi sudah tidak memadai bagi grup in-scope. Model perlu menunjukkan statutory tax saving, pengaruh terhadap effective tax rate, potensi top-up tax, waktu pembayaran dan pihak dalam grup yang menanggungnya.
Cash grant dan tax credit tidak otomatis lebih baik
Diskusi internasional sering membandingkan income-based incentive dengan tax credit atau grant. Perlakuan GloBE dapat berbeda, termasuk berdasarkan desain dan syarat instrumen. Labelnya saja tidak menentukan hasil.
Tax credit yang dapat dikembalikan dalam periode tertentu dapat diperlakukan berbeda dari kredit pajak biasa. Grant pun perlu diuji terhadap pengakuan akuntansi, syarat penggunaan, clawback, waktu penerimaan dan dampaknya pada arus kas. Perusahaan tidak boleh menyimpulkan bahwa setiap cash grant selalu bebas dari pengaruh GloBE atau bahwa setiap tax holiday kehilangan seluruh nilainya.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan tujuan kebijakan. Insentif yang baik bukan hanya yang bertahan secara teknis dalam rumus GloBE. Ia harus mendorong investasi yang relevan, mempunyai biaya fiskal yang dapat diukur dan tidak memberi keuntungan yang tetap diberikan meski proyek akan berjalan tanpa insentif.
Financial model membutuhkan tiga skenario
Untuk proyek baru, tim investasi dapat membangun paling sedikit tiga skenario.
- Aturan dan insentif yang berlaku sekarang, tanpa membuat asumsi fasilitas baru.
- Hasil setelah GloBE, termasuk top-up tax dan pengaruh safe harbour bila relevan.
- Skenario sensitivitas bila pemerintah kelak mengubah desain insentif.
Setiap skenario perlu memperlihatkan cash tax, effective tax rate, waktu pembayaran, free cash flow, IRR dan NPV. Angka tersebut harus dapat direkonsiliasi dengan laporan keuangan, proyeksi entitas dan penghitungan per yurisdiksi.
Perbedaan antara statutory incentive dan net economic benefit juga perlu muncul dalam memo investasi kepada direksi. Jika tidak, keputusan proyek dapat terlihat menarik karena model hanya menghitung pajak Indonesia yang tidak dibayar, sementara pajak tambahan di tempat lain tidak dimasukkan.
Jangan mengubah struktur berdasarkan pidato konferensi
Arah evaluasi Kementerian Keuangan layak dipantau, tetapi belum menjadi dasar untuk memindahkan kepemilikan, mengubah pembiayaan atau menunda investasi. Keputusan tersebut membutuhkan instrumen hukum final dan pengujian terhadap fakta proyek.
Pekerjaan yang dapat dilakukan sekarang adalah mengidentifikasi proyek yang sangat bergantung pada manfaat pajak, menguji apakah grup masuk cakupan GloBE, dan memperbaiki model supaya top-up tax tidak muncul sebagai kejutan setelah persetujuan investasi.
GMT tidak menghapus seluruh nilai insentif. Ia membuat cara lama menghitung insentif menjadi terlalu sempit. Bagi grup yang masuk cakupan, pertanyaan akhirnya bukan “berapa tarif fasilitas”, melainkan “berapa manfaat bersih setelah semua pajak, waktu dan arus kas dihitung”.
Referensi
- Direktorat Jenderal Pajak, PER-6/PJ/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global.
- OECD, Global Minimum Tax package and way forward, 5 January 2026.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kemenkeu Selenggarakan International Tax Conference 2026, 16 September 2026.
Catatan: Artikel ini berisi informasi umum. Cakupan GloBE, nilai insentif, top-up tax dan keputusan investasi perlu dihitung berdasarkan struktur grup, yurisdiksi, periode, fasilitas dan fakta proyek.